Lihat sumber Regulasi dan Perlindungan Konsumen E-Commerce

Perkembangan e-commerce di Indonesia diikuti dengan kebutuhan akan [[regulasi]] yang jelas untuk melindungi konsumen. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna mengatur transaksi daring dan menjamin hak konsumen.

== Undang-Undang Perlindungan Konsumen ==
[[UU Perlindungan Konsumen]] memberikan landasan hukum bagi konsumen dalam melakukan transaksi online. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan perlindungan dari penipuan.

== Aturan Transaksi Elektronik ==
[[UU ITE]] (Informasi dan Transaksi Elektronik) mengatur aspek legalitas transaksi e-commerce, termasuk pengakuan tanda tangan digital dan bukti elektronik.

== Tugas dan Peran Pemerintah ==
Pemerintah melalui berbagai lembaga terus melakukan pengawasan dan edukasi untuk memastikan pelaku e-commerce mematuhi aturan serta menjaga ekosistem digital yang sehat.