Regulasi dan Perlindungan Konsumen E-Commerce

Perkembangan e-commerce di Indonesia diikuti dengan kebutuhan akan regulasi yang jelas untuk melindungi konsumen. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna mengatur transaksi daring dan menjamin hak konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen

UU Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum bagi konsumen dalam melakukan transaksi online. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan perlindungan dari penipuan.

Aturan Transaksi Elektronik

UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) mengatur aspek legalitas transaksi e-commerce, termasuk pengakuan tanda tangan digital dan bukti elektronik.

Tugas dan Peran Pemerintah

Pemerintah melalui berbagai lembaga terus melakukan pengawasan dan edukasi untuk memastikan pelaku e-commerce mematuhi aturan serta menjaga ekosistem digital yang sehat.