Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Peretasan

Peran pemerintah sangat penting dalam menghadapi ancaman peretasan yang semakin kompleks dan meluas. Pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, membentuk regulasi, dan menyediakan infrastruktur untuk memperkuat Keamanan Siber nasional.

Regulasi dan Undang-undang

Di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk mengatur dan menindak pelaku peretasan. Selain itu, berbagai peraturan tambahan juga dibuat untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Edukasi dan Sosialisasi

Pemerintah juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keamanan data dan ancaman cybercrime. Program sosialisasi dan pelatihan keamanan siber mulai digencarkan di berbagai wilayah.

Kerja Sama Internasional

Dalam menghadapi kejahatan siber lintas negara, pemerintah bekerja sama dengan lembaga internasional seperti Interpol dan ASEAN. Kerja sama ini meliputi pertukaran informasi, pelatihan, dan penegakan hukum bersama.