Perkembangan gig economy menimbulkan kebutuhan akan regulasi dan perlindungan hukum bagi pekerja lepas. Banyak negara menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan fleksibilitas gig economy dengan hak-hak pekerja. Regulasi yang tepat diperlukan agar semua pihak memperoleh manfaat yang adil dari model ekonomi ini.
Tantangan Regulasi
Karena pekerja gig dianggap sebagai kontraktor independen, mereka sering kali tidak mendapatkan hak-hak dasar seperti upah minimum, jaminan sosial, atau cuti tahunan. Hal ini membuat perlindungan hukum menjadi isu utama di sektor ini. Pemerintah perlu menentukan batasan yang jelas antara pekerja lepas dan karyawan tetap agar tidak terjadi eksploitasi.
Upaya Pemerintah dan Platform
Beberapa negara telah mengambil langkah untuk memperbaiki perlindungan pekerja gig, misalnya dengan mewajibkan pemberian asuransi atau kontribusi dana pensiun. Di sisi lain, platform digital juga mulai menawarkan program kesejahteraan seperti asuransi kecelakaan dan pelatihan keterampilan.
Peran Serikat Pekerja
Serikat pekerja dan organisasi buruh mulai aktif menyuarakan hak-hak pekerja gig. Mereka mendorong adanya regulasi yang lebih ketat dan perlindungan yang memadai, serta menuntut transparansi dalam penetapan tarif dan sistem penilaian pekerja di platform.