Lihat sumber Regulasi dan Hukum Terkait Phising di Indonesia

Phising merupakan kejahatan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di [[Indonesia]]. Pemerintah dan aparat penegak hukum berupaya keras untuk menindak pelaku phising serta melindungi masyarakat dari ancaman ini. Pemahaman terhadap regulasi terkait sangat penting bagi individu maupun organisasi.

== Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ==
Di Indonesia, phising diatur dalam [[Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik]] (UU ITE). Pelaku phising dapat dijerat dengan pasal-pasal terkait penipuan, pencurian data, dan penyebaran konten ilegal di dunia maya.

== Upaya Penegakan Hukum ==
Bareskrim [[Polri]] dan lembaga terkait secara aktif melakukan penyelidikan dan penangkapan pelaku phising. Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan operator telekomunikasi untuk menutup situs dan akun phising yang beredar.

== Peran Masyarakat dalam Pencegahan ==
Masyarakat diimbau untuk selalu melaporkan kasus phising ke pihak berwenang. Dengan kerja sama antara pengguna, pemerintah, dan sektor swasta, ancaman phising di Indonesia dapat diminimalisir.