Lihat sumber Pajak atas Dividen Saham di Indonesia

Dividen saham yang diterima oleh investor di Indonesia juga memiliki implikasi perpajakan tertentu. Meskipun secara umum dividen saham dianggap bukan objek pajak langsung seperti dividen tunai, terdapat ketentuan khusus yang mengatur perlakuan pajak atas dividen saham. Pemahaman atas aspek ini penting bagi investor dan perusahaan agar tidak terjadi kesalahan administrasi pajak.

== Regulasi Pajak Dividen Saham ==
Berdasarkan [[Undang-Undang Pajak Penghasilan]] di Indonesia, dividen saham bukan merupakan objek pajak selama tidak ada tambahan kekayaan yang dapat dinikmati secara langsung oleh pemegang saham. Namun, apabila saham yang diterima kemudian dijual, maka keuntungan dari penjualan tersebut menjadi objek pajak.

== Proses Pelaporan dan Kepatuhan Pajak ==
Investor wajib melaporkan setiap transaksi penjualan saham, termasuk saham hasil dividen saham, dalam [[Surat Pemberitahuan Tahunan]] (SPT) pajak. Perusahaan juga berkewajiban melaporkan pembagian dividen saham kepada [[Direktorat Jenderal Pajak]].

== Perbandingan dengan Dividen Tunai ==
Dividen tunai langsung dipotong [[PPh Final]] sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan pada dividen saham, pajak baru muncul saat terjadi kapital gain atas penjualan saham tersebut. Hal ini memberikan keuntungan tersendiri bagi investor yang memilih untuk menahan saham dalam jangka panjang.