Lihat sumber Ketentuan Pengecualian Pajak atas Dividen Saham di Indonesia

Dividen saham pada dasarnya merupakan objek pajak di Indonesia, namun terdapat sejumlah kondisi yang memungkinkan dividen saham dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Ketentuan pengecualian ini diatur secara khusus dalam regulasi perpajakan dan bertujuan untuk mendorong investasi dan restrukturisasi perusahaan di dalam negeri.

== Syarat Pengecualian Pajak ==
Pengecualian pajak atas dividen saham biasanya diberikan jika penerima dividen adalah [[badan usaha]] yang memiliki kepemilikan saham tertentu pada perusahaan pemberi dividen. Misalnya, jika penerima dividen memiliki saham minimal 25% pada perusahaan yang membagikan dividen, maka dividen yang diterima dapat dikecualikan dari objek pajak, sesuai dengan aturan dalam [[Undang-Undang Pajak Penghasilan]].

== Dividen Saham untuk Individu ==
Pengecualian pajak umumnya lebih banyak diberikan kepada badan usaha dibandingkan individu. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, individu juga dapat menikmati pengecualian jika memenuhi persyaratan tertentu, seperti reinvestasi dividen dalam waktu tertentu ke dalam instrumen investasi di wilayah Indonesia.

== Regulasi Terkait ==
Ketentuan pengecualian ini diatur dalam [[Peraturan Menteri Keuangan]] dan [[Peraturan Pemerintah]] yang secara spesifik menjelaskan syarat, tata cara, dan batasan pengecualian dividen saham dari pengenaan pajak. Wajib pajak yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan pengecualian melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh [[Direktorat Jenderal Pajak]].