Lihat sumber Hukum dan Regulasi tentang Polusi Air

Penanggulangan polusi air tidak dapat dilakukan tanpa adanya dukungan hukum dan regulasi yang kuat. Di banyak negara, termasuk Indonesia, telah diterapkan berbagai peraturan untuk mengatur pembuangan limbah dan melindungi sumber daya air dari pencemaran.

== Peraturan di Indonesia ==
Di Indonesia, pengelolaan polusi air diatur dalam [[Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009]] tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini mewajibkan setiap pelaku usaha untuk mengelola limbahnya sebelum dibuang ke lingkungan.

== Standar Kualitas Air ==
Pemerintah juga menetapkan [[baku mutu air]] sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu badan air telah tercemar atau masih layak digunakan. Standar ini berbeda-beda tergantung pada peruntukan air tersebut, misalnya untuk air minum, irigasi, atau perikanan.

== Penegakan Hukum ==
Penegakan hukum terhadap pelanggar regulasi polusi air sangat penting untuk memberikan efek jera. Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif, denda, hingga pidana bagi pihak yang terbukti mencemari air secara ilegal.

== Peran Masyarakat ==
Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran yang berpotensi mencemari air. Partisipasi aktif publik membantu memperkuat upaya penegakan hukum dan pelestarian lingkungan.