Lihat sumber Hukum dan Kebijakan Terkait Perburuan Liar

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam upaya memberantas perburuan liar. Di Indonesia, terdapat berbagai [[undang-undang]] dan peraturan yang mengatur tentang perlindungan satwa liar dan larangan perburuan tanpa izin. Namun, implementasi hukum ini di lapangan masih menghadapi banyak tantangan.

== Peraturan Perundang-undangan ==
Beberapa regulasi penting yang mengatur tentang perburuan liar antara lain [[UU No. 5 Tahun 1990]] tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta [[Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan]]. Selain itu, Indonesia juga menjadi bagian dari konvensi internasional seperti [[CITES]].

== Penegakan Hukum dan Sanksi ==
Sanksi bagi pelaku perburuan liar bisa berupa pidana penjara dan denda yang cukup besar. Namun, lemahnya pengawasan dan seringnya terjadi suap membuat penegakan hukum menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan transparansi dalam proses hukum.

== Tantangan dalam Implementasi Kebijakan ==
Beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, serta luasnya kawasan hutan yang harus diawasi. Oleh sebab itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah sangat diperlukan dalam upaya perlindungan satwa dari perburuan liar.