Lihat sumber Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah

Desentralisasi fiskal adalah proses pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan [[anggaran]] publik.

== Mekanisme Desentralisasi Fiskal ==
Pelaksanaan desentralisasi fiskal melibatkan transfer dana dari pusat ke daerah, pengaturan pendapatan asli daerah (PAD), dan pemberian otonomi dalam pengelolaan belanja daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan [[APBD]].

== Dampak terhadap Pembangunan ==
Dengan kewenangan fiskal yang lebih besar, daerah dapat merancang program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antar daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

== Tantangan dan Solusi ==
Tantangan utama dalam desentralisasi fiskal adalah kapasitas pengelolaan keuangan daerah, potensi [[korupsi]], dan ketimpangan fiskal. Diperlukan penguatan sistem pengawasan dan peningkatan kompetensi aparatur daerah untuk mengatasi masalah ini.