Lihat sumber Monopoli Negara

Monopoli negara adalah situasi di mana pemerintah atau [[negara]] menjadi satu-satunya pelaku usaha dalam suatu sektor atau industri tertentu. Monopoli ini biasanya bertujuan untuk mengontrol sumber daya vital dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi tanpa adanya persaingan yang merugikan.

== Latar Belakang Monopoli Negara ==
Monopoli negara umumnya terjadi pada sektor-sektor strategis seperti energi, transportasi, dan komunikasi. Pemerintah mengambil alih peran ini karena sektor tersebut dianggap terlalu penting untuk diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Di Indonesia, fenomena monopoli negara banyak ditemukan pada era Orde Baru melalui [[Badan Usaha Milik Negara|BUMN]].

== Dampak Monopoli Negara ==
Keuntungan utama monopoli negara adalah stabilitas harga dan ketersediaan barang atau jasa tertentu. Namun, tanpa pengawasan yang memadai, monopoli negara juga bisa menyebabkan inefisiensi, birokrasi berlebihan, dan potensi korupsi. Untuk mengimbangi hal ini, pemerintah sering membentuk lembaga pengawas atau membuka sebagian sektor pada [[persaingan usaha]].

== Contoh Monopoli Negara di Indonesia ==
Beberapa contoh monopoli negara di Indonesia meliputi [[Pertamina]] di bidang minyak dan gas, [[PT Kereta Api Indonesia]] di bidang perkeretaapian, serta [[Perusahaan Listrik Negara|PLN]] di bidang kelistrikan. Seiring waktu, beberapa sektor ini mulai dibuka untuk swasta guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.