Lihat sumber Hak guna pakai di Indonesia

'''Hak guna pakai''' adalah salah satu bentuk [[hak atas tanah]] yang diatur dalam [[Undang-Undang Pokok Agraria]] (UUPA) di [[Indonesia]]. Hak ini memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, dengan persetujuan pemilik tanah tersebut. Berbeda dengan [[hak milik]], hak guna pakai memiliki jangka waktu tertentu dan sifatnya tidak sekuat hak milik dalam hal penguasaan tanah.

== Landasan hukum ==
Hak guna pakai diatur dalam UUPA yang disahkan pada tahun 1960, khususnya pada Pasal 41 hingga Pasal 43. Selain itu, ketentuan teknis pelaksanaan hak guna pakai diatur lebih lanjut melalui [[Peraturan Pemerintah]] dan [[Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang]]. Hak ini dapat diberikan kepada warga negara [[Indonesia]], badan hukum yang didirikan di Indonesia, maupun warga negara asing dan badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

== Karakteristik hak guna pakai ==
Hak guna pakai memiliki sifat sementara, dengan jangka waktu yang umumnya diberikan paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang sesuai perjanjian atau ketentuan hukum. Pemegang hak memiliki kewajiban untuk menggunakan tanah sesuai peruntukan yang telah ditetapkan, menjaga kelestarian lingkungan, serta membayar pajak atau retribusi yang berlaku. Hak ini tidak dapat dialihkan secara bebas seperti hak milik, namun dapat diwariskan atau dialihkan dengan persetujuan pihak yang berwenang.

== Perbedaan dengan hak guna usaha dan hak milik ==
Perbedaan utama antara hak guna pakai, [[hak guna usaha]] (HGU), dan hak milik terletak pada subjek yang berhak, jangka waktu, serta tujuan penggunaan tanah. Hak guna usaha biasanya diberikan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, atau perikanan dalam skala besar dengan jangka waktu hingga 35 tahun, sedangkan hak milik bersifat permanen dan hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Hak guna pakai lebih fleksibel dalam peruntukannya, dapat digunakan untuk keperluan perumahan, perkantoran, atau fasilitas publik.

== Penerapan dalam praktik ==
Dalam praktiknya, hak guna pakai sering digunakan oleh badan hukum publik seperti pemerintah daerah untuk pembangunan fasilitas umum, atau oleh badan hukum swasta yang membutuhkan lahan untuk operasional tanpa harus memiliki tanah tersebut secara permanen. Contohnya adalah pemberian hak guna pakai atas tanah negara kepada [[perusahaan]] telekomunikasi untuk mendirikan menara [[telekomunikasi]]. Mekanisme pengajuan hak ini melibatkan prosedur administrasi yang ketat, termasuk pengajuan permohonan, verifikasi, dan penerbitan sertifikat hak guna pakai oleh [[Badan Pertanahan Nasional]] (BPN). Hak guna pakai juga menjadi instrumen penting dalam pengelolaan tanah untuk menghindari spekulasi dan menjaga pemerataan pemanfaatan sumber daya tanah di Indonesia.